Asiapelago.com | Sedanau, Natuna — Mediasi terkait penangkapan kapal pukat cumi KM Lukas Cendana Jaya di perairan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, pada Rabu, 11 Desember 2024, membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat nelayan. Kesepakatan yang dihasilkan menjawab tuntutan nelayan dan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Mediasi ini melibatkan Direktur Utama Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Drs. Halid K. Jusuf, MPA, bersama Kepala PSDKP Provinsi Kepulauan Riau, Lukman, serta sejumlah pejabat daerah seperti Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau dan anggota DPRD Natuna dari Komisi II. Perwakilan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dan ratusan nelayan Sedanau juga turut hadir dalam pertemuan ini.
Kesepakatan Utama Mediasi
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa KM Lukas Cendana Jaya akan ditahan di Sedanau selama proses penyelidikan berlangsung. Direktur Utama Sumber Daya Laut, Drs. Halid K. Jusuf, MPA, menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan mengikuti hukum yang berlaku.
“Kapal ini tetap berada di Sedanau untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Kami berharap masyarakat menjaga keamanan nakhoda, awak kapal, serta aset di dalam kapal,” ujar Halid.
Permintaan ini direspons positif oleh nelayan, yang menyatakan komitmen mereka untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kepala HNSI juga mengapresiasi tindakan cepat pemerintah dalam menangani keresahan masyarakat. “Proses hukum yang tegas diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga keadilan bagi nelayan tradisional dapat terwujud,” katanya.
Solusi untuk Konflik Nelayan
Konflik terkait alat tangkap yang dianggap merugikan nelayan lokal sering kali menjadi isu di wilayah perairan Natuna. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah diharapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perikanan, terutama yang melibatkan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
Ratusan nelayan yang hadir juga menegaskan pentingnya pelibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. “Kami berharap pemerintah terus mendengar dan merespons kebutuhan kami, demi kelestarian laut dan keberlanjutan mata pencaharian kami,” ujar salah seorang nelayan.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan kapal-kapal besar. Dengan pengawasan yang lebih baik dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan peristiwa serupa tidak akan terulang, serta keseimbangan ekosistem laut di Natuna tetap terjaga. (Red/Bani Adam)
Komentar