Asiapelago.com | Batam —Sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengadakan pertemuan Regional I Sumatera di Kings Hotel, Batam, Selasa (10/6/2025). Acara ini bertujuan untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menginternalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta Rencana Aksi ke dalam kebijakan daerah. Sejumlah pihak strategis, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi, dinas terkait, serta perwakilan BKKBN dari berbagai wilayah di Sumatera, turut hadir dalam acara tersebut.
Menurut pihak BKKBN, pembangunan kependudukan menjadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti bonus demografi, penuaan penduduk, serta dinamika sosial ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kita membutuhkan kebijakan kependudukan yang komprehensif dan berkelanjutan. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) telah disiapkan sebagai landasan utama, sementara PJPK menjadi panduan teknisnya,” ujar Deputi Dalduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto.
Implementasi Rencana Aksi telah dimulai sejak Maret 2025, didukung oleh berbagai workshop nasional hingga tingkat provinsi untuk memperkuat pemahaman pengelola program kependudukan di daerah.
Kepala Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau, Rohina, menggarisbawahi pentingnya penyelarasan kebijakan nasional dan daerah dalam pembangunan kependudukan. “Harapannya, pemerintah pusat dan daerah bisa sejalan dalam pencapaian indikator program kependudukan,” ujarnya.
Selain menjadi forum koordinasi, pertemuan ini juga berfungsi sebagai ajang berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto (Deputi Dalduk BKKBN), Dr. Ucok Abdulrauf Damenta (Inspektur Utama BKKBN), dan Dr. Paudah (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kemendagri).
Batam menjadi kota pertama dalam rangkaian pertemuan regional yang akan berlanjut ke berbagai wilayah lain dari Regional II hingga VII. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kependudukan yang lebih solid dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Ris1)
Komentar