BATAM – Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) digelar di Magnolia Ballroom Lantai 3 Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026).
Musda yang menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi tersebut tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk membangkitkan kembali konsolidasi PHRI Kepri sekaligus merumuskan arah industri perhotelan dan restoran di tengah meningkatnya potensi pariwisata kawasan perbatasan.
Sejumlah tokoh hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata, Ketua Umum PHRI Dr. Ir. H. Hariyadi B.S. Sukamdani, M.M., Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, Ketua Umum BPD PHRI Kepri Jimmi Ho serta jajaran pengurus PHRI Kepri.
Musda kali ini sekaligus menjadi penentu kepemimpinan PHRI Kepri untuk periode 2026–2031. Dua kandidat, yakni Santi dan Rizal, dinyatakan telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi sesuai mekanisme organisasi.
Ketua Panitia Musda IV BPD PHRI Kepri, Reni Novianti, menegaskan seluruh tahapan penjaringan calon ketua dilakukan secara terbuka dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PHRI.

Menurut Reni, proses penjaringan telah dimulai sejak Juli 2026. Panitia bahkan menggelar konferensi pers pada 9 Juli 2026 untuk mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Ketua BPD PHRI Kepri.
Pendaftaran sekaligus verifikasi administrasi berlangsung sejak 9 Juli hingga 2 Agustus 2026. Setelah masa pendaftaran ditutup, panitia atau steering committee melakukan pemeriksaan seluruh dokumen calon berdasarkan ketentuan organisasi.
“Seluruh tahapan verifikasi berkas dan administrasi calon telah diselesaikan oleh panitia sesuai dengan peran dan ketentuan AD/ART PHRI,” demikian laporan panitia.
Memasuki hari pelaksanaan Musda, panitia memastikan seluruh persiapan teknis telah rampung 100 persen. Mulai dari tempat pelaksanaan, akomodasi peserta, teknis persidangan hingga tata tertib telah dipersiapkan untuk memastikan Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Bukan Sekadar Pergantian Ketua
Ketua BPD PHRI Kepri, Jimmi Ho menegaskan Musda tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda rutin lima tahunan.
Menurutnya, forum tersebut harus menjadi ruang evaluasi sekaligus titik awal untuk menentukan arah baru PHRI Kepri dalam menghadapi tantangan industri hospitality.
“Musda ini bukan sekadar agenda organisasi lima tahun. Ini adalah momentum bagi kita untuk berhenti sejenak melihat kembali perjalanan yang telah ditempuh, mengevaluasi apa yang sudah berjalan baik, dan yang lebih penting merumuskan arah PHRI Kepri untuk periode ke depan,” ujar Jimmi.

Ia menilai posisi geografis Kepulauan Riau menjadi modal besar bagi industri perhotelan dan restoran. Berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri memiliki keunggulan sebagai kawasan cross border yang menjadi pintu masuk investasi dan wisatawan.
Batam, Bintan dan Karimun dinilai memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai kawasan strategis pariwisata dan hospitality.
“Ini adalah posisi geografis yang tidak dimiliki oleh banyak kota di Indonesia,” katanya.
Menurut Jimmi, pertumbuhan brand hotel internasional, meningkatnya kembali kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik serta berkembangnya kawasan internasional menunjukkan industri hospitality Kepri memiliki prospek yang kuat.
Namun, peluang tersebut juga dibarengi sejumlah tantangan.
Persaingan tarif, persoalan perizinan, keterbatasan tenaga kerja kompeten dan bersertifikasi, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Karena itu, PHRI Kepri dinilai perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya dalam persoalan regulasi, perizinan, promosi pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia.
“Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan. Itulah sebabnya forum Musda ini menjadi sangat penting,” tegas Jimmi.
PHRI Kepri Punya 86 Anggota Aktif
Dalam forum tersebut, Jimmi juga memaparkan kondisi organisasi PHRI Kepri.
Saat ini tercatat 86 anggota aktif, terdiri dari 77 hotel dan sembilan restoran. Sebaran anggota berada di sejumlah daerah, dengan 45 anggota di Batam, 21 anggota di Tanjungpinang dan Bintan, serta 25 anggota di Tanjungbalai Karimun.
Jimmi mengatakan, selama kepengurusan sebelumnya, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk memperkuat organisasi sekaligus membangun komunikasi antar pelaku industri hospitality.

Namun, ia mengakui masih terdapat pekerjaan besar untuk memperluas basis keanggotaan PHRI.
Ia mengajak seluruh anggota menjadikan Musda sebagai ruang demokratis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyusun program kerja yang benar-benar menjawab persoalan pelaku usaha.
“Organisasi ini hanya akan kuat apabila kita semua merasa memiliki dan terlibat langsung di dalamnya,” katanya.
Ketum PHRI Soroti Kevakuman Organisasi
Ketua Umum PHRI Hariyadi B.S. Sukamdani secara terbuka menyoroti perjalanan organisasi PHRI di Kepri yang sempat mengalami kevakuman.
Ia menyebut roda organisasi di daerah tersebut pernah tidak berjalan dalam beberapa periode sebelum akhirnya kembali aktif di bawah kepemimpinan Jimmi Ho.
“Perjalanannya cukup penuh liku-liku. Sebelum Mas Jimmi menjadi Ketua PHRI, sempat vakum. Sebelumnya Pak Tupa juga vakum lebih panjang lagi. Jadi cukup banyak kevakuman yang terjadi di Kepulauan Riau,” ujar Hariyadi.
Meski demikian, Hariyadi memberikan apresiasi terhadap kepengurusan saat ini yang dinilai berhasil menghidupkan kembali mekanisme organisasi hingga mampu menyelenggarakan Musda.
Ia memastikan Musda IV PHRI Kepri telah berjalan berdasarkan AD/ART organisasi.
“Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan Musda dan sudah mengikuti ritme ataupun aturan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” katanya.
Kunjungan Wisman Kepri Dinilai Kembali Menggeliat
Hariyadi juga melihat prospek pariwisata Kepri semakin positif.
Penataan kawasan Batam, Bintan dan sejumlah destinasi lainnya dinilai ikut mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara.
Bahkan, menurutnya, jumlah kunjungan wisman ke Kepri telah mampu melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19.
“Perjalanan pariwisata di Kepulauan Riau ini juga sangat luar biasa. Apalagi dengan semakin tertatanya Batam, Bintan dan pulau-pulau sekitarnya,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan PHRI untuk memperkuat industri perhotelan dan restoran.
Namun, Hariyadi juga menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang bergabung dalam organisasi.
Ia menyebut terdapat sekitar 200 hotel di Batam dan ribuan restoran yang berpotensi menjadi anggota PHRI. Sementara jumlah anggota restoran yang terdata baru sembilan usaha.
“Yang masih memprihatinkan anggota restoran, baru sembilan. Padahal jumlah restorannya mencapai ribuan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan agar pelaku usaha akomodasi dan restoran bisa menyatu dalam PHRI,” katanya.
Menurut Hariyadi, sektor restoran menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks, mulai dari bahan baku, pasar, persaingan usaha hingga regulasi.
Karena itu, kepengurusan PHRI Kepri periode mendatang didorong lebih agresif melakukan pendekatan kepada pelaku usaha yang belum bergabung.
Dorong Kemudahan Visa bagi Ekspatriat Singapura dan Malaysia
Isu lain yang mendapat perhatian Hariyadi adalah kebijakan visa bagi ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Singapura maupun Malaysia.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai wilayah perbatasan internasional membutuhkan kebijakan yang berbeda dibandingkan daerah lain.
Mobilitas masyarakat dari Singapura dan Malaysia ke Batam dan wilayah Kepri yang tinggi dinilai sebagai peluang besar untuk mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus devisa.
Hariyadi bahkan mendorong agar ekspatriat yang telah memiliki izin kerja jangka panjang di Singapura atau Malaysia mendapat kemudahan masuk ke Indonesia.
“Kalau namanya ekspatriat, kalau memang dia sudah punya working permit lebih dari satu tahun, ya sudah, bebas visa saja. Anggap saja seperti residence dari Malaysia atau Singapura,” ujarnya.
Ia menilai pelonggaran kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan potensial dari India dan China.
Namun, Hariyadi memahami perubahan kebijakan visa tidak mudah karena berkaitan dengan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Sekarang tidak mudah karena kementerian mempunyai KPI yang berbentuk PNBP. Kalau PNBP kurang, KPI-nya turun. Menurut saya agak salah kaprah,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan khusus bagi daerah perbatasan seperti Batam.
“Untuk seperti Batam yang memang cross border, harusnya ada hal-hal yang perlu dilonggarkan. Bukan tanpa dasar, tetapi karena kita ingin memperoleh devisa yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Jimmi menegaskan PHRI Kepri ke depan harus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan vokasi pariwisata serta berbagai asosiasi terkait.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, standarisasi pelayanan hingga pengembangan industri hospitality secara berkelanjutan.
“PHRI Kepri akan terus mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, lembaga pendidikan vokasi pariwisata serta asosiasi-asosiasi terkait lainnya,” ujarnya.
Jimmi menegaskan keberhasilan Musda tidak boleh hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan acara atau terpilihnya ketua baru.
Lebih jauh, hasil Musda harus diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha, pekerja dan masyarakat.
“Keberhasilan Musda ini bukan diukur dari rangkaian acara pelaksana, melainkan dari seberapa besar kesepakatan kita untuk menindaklanjuti hasil-hasilnya,” katanya.
Ia berharap kepengurusan baru PHRI Kepri mampu membawa organisasi keluar dari berbagai persoalan lama dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pariwisata serta ekonomi daerah.
“Mari kita jadikan Musda ini sebagai titik tolak baru bagi PHRI Kepri yang solid, profesional dan berdaya saing,” tutup Jimmi.








Komentar