BATAM – Sebanyak 135 warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) kelompok rentan dipulangkan dari Johor Bahru, Malaysia, melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Kepulauan Riau, Rabu (18/11/2026).
Pemulangan tersebut difasilitasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru bersama Direktorat Pelindungan WNI (Dit. PWNI).
Rombongan diberangkatkan dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Pekan Nenas, Johor Bahru, melalui Pelabuhan Stulang Laut menggunakan kapal feri Pulo Rondo. Kapal tersebut tiba di Pelabuhan Feri Batam Center sekitar pukul 16.15 WIB.
Seluruh biaya fasilitasi pemulangan 135 WNI/PMI tersebut ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri.
Para WNI/PMI yang dipulangkan merupakan kelompok rentan, di antaranya ibu bersama anak, anak di bawah umur tanpa pendamping, serta WNI/PMI yang telah menjalani penahanan di DTI lebih dari enam bulan.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, rombongan tersebut terdiri dari 95 laki-laki dewasa, 32 perempuan dewasa, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan.
Mereka dapat kembali ke Tanah Air setelah menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia.
Setibanya di Indonesia, koordinasi penanganan kepulangan para WNI/PMI hingga ke daerah asal, termasuk proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dikoordinasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan dukungan kementerian, lembaga, dan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, para WNI/PMI menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan.
Mereka mengaku bersyukur atas kehadiran negara yang memberikan bantuan sehingga dapat kembali berkumpul dan melanjutkan kehidupan di Tanah Air.
Kementerian Luar Negeri kembali mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku apabila hendak bekerja di luar negeri.
Masyarakat juga diimbau menempuh prosedur resmi sebelum bekerja di negara lain guna menghindari persoalan hukum maupun risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan perlindungan diri.








Komentar