Batam – Gelombang kritik terhadap kinerja BP Batam kembali menguat. Kali ini datang dari aktivis mahasiswa Kota Batam, Binsar Hadomuan Pasaribu, yang dengan lantang mengecam tindakan represif aparat Ditpam BP Batam saat mengamankan dua mahasiswa, Jamaluddin dan Alwie Djaelani, dalam sebuah forum konsultasi publik terkait revisi PP No. 46 Tahun 2007.
Binsar menilai penangkapan paksa terhadap kedua rekannya sebagai bentuk pembungkaman ruang demokrasi. “Forum publik seharusnya menjadi wadah partisipasi, bukan ajang intimidasi. Tindakan aparat BP Batam ini jelas mencederai demokrasi dan menjatuhkan citra lembaga negara menjadi otoriter,” ujarnya tegas.
Menurutnya, revisi PP No. 46/2007 bukan sekadar soal perluasan wewenang BP Batam, melainkan menyangkut akar konflik agraria yang tak kunjung tuntas, seperti kasus Pulau Rempang–Galang yang hingga kini masih menyisakan luka sosial di masyarakat.
“Alih-alih menyelesaikan konflik agraria yang menahun, BP Batam justru kembali menunjukkan wajah kerasnya kepada mahasiswa. Cara-cara begini tidak bisa dibenarkan dalam negara demokrasi,” tambahnya.
Binsar juga mengingatkan bahwa Kepala BP Batam saat ini adalah mantan aktivis mahasiswa. Karena itu, ia menilai ironis ketika lembaga yang dipimpin oleh seorang eks-aktivis justru menekan suara kritis dari mahasiswa.
“Jangan lupa dari mana kita berasal. Aktivis dulu dikenal sebagai suara moral, suara kenabian. Maka sangat disayangkan jika kini BP Batam memilih jalan represif, bukannya membuka ruang dialog,” ucapnya.
Ia menegaskan, mahasiswa akan tetap berdiri di garis depan memperjuangkan hak kebebasan berpendapat. “Demokrasi tidak boleh dikerdilkan dalam balutan kemeja putih. Demokrasi harus dibiarkan hidup, inklusif, dan bebas dari intimidasi,” pungkasnya.
Komentar