JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Kenaikan tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Sejalan dengan kenaikan BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 5,25 persen. Sementara suku bunga Lending Facility meningkat 25 bps menjadi 6,75 persen.
Bank Indonesia menyebutkan, kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global sekaligus menjadi langkah antisipatif guna menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ke depan, BI akan konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan longgar guna mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor riil tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran juga diperkuat melalui perluasan penggunaan pembayaran digital, inovasi transaksi, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Tekanan Global Dorong Penguatan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia menilai ketidakpastian perekonomian dunia masih tinggi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa turut mendorong tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah sekitar 3,1 persen, sementara tekanan inflasi diperkirakan mencapai 4,6 persen.
Kondisi tersebut membuat kebijakan moneter global yang ketat diperkirakan berlanjut, termasuk potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR).
Selain itu, imbal hasil obligasi Pemerintah AS atau US Treasury masih tinggi seiring ekspektasi kenaikan FFR dan besarnya defisit fiskal negara tersebut.
Risiko pasar keuangan global juga meningkat akibat sentimen terhadap valuasi saham perusahaan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dinilai meningkat berlebihan.
Situasi tersebut mendorong investor global mengurangi penempatan dana pada instrumen investasi portofolio di negara berkembang. Dampaknya, indeks dolar AS menguat terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang.
Menghadapi kondisi tersebut, BI menilai diperlukan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal serta moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat ketahanan eksternal, dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik.
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi.
Memasuki triwulan IV 2026, aktivitas ekonomi diprakirakan tetap baik seiring berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga dan membaiknya ekspektasi konsumen.
Investasi juga masih terjaga, didukung peningkatan peran investasi swasta. Hal ini tercermin dari kenaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Sementara itu, dari sisi eksternal, kinerja ekspor dinilai masih perlu diperkuat, terutama ekspor nonmigas untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas.
Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Rupiah Melemah ke Rp18.245 per Dolar AS
Tekanan eksternal turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Pada 17 November 2026, rupiah tercatat berada di level Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Pelemahan tersebut dipengaruhi ketidakpastian global yang masih tinggi serta berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter, termasuk intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga memperkuat insentif untuk meningkatkan aliran investasi portofolio asing dan mempercepat pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing.
Sejak kebijakan insentif diberlakukan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai atau hedging di pasar domestik tercatat mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS hingga 17 November 2026.
BI memperkirakan rupiah ke depan bergerak stabil dengan dukungan komitmen kebijakan moneter, imbal hasil aset rupiah yang menarik, inflasi terkendali, serta prospek ekonomi domestik yang tetap baik.
Inflasi Oktober Tercatat 3,23 Persen
Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen.
Penurunan terutama dipengaruhi inflasi inti yang turun menjadi 2,56 persen. Sementara itu, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga lebih rendah sebesar 3,24 persen.
Sebaliknya, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami kenaikan inflasi menjadi 5,81 persen akibat penurunan produksi sejumlah komoditas pangan di daerah sentra karena gangguan cuaca.
BI akan terus memperkuat kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah, agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.
Pengendalian inflasi juga dilakukan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kredit Perbankan Tumbuh 13,21 Persen
Di sektor perbankan, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh 13,21 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, dan kredit konsumsi 4,73 persen.
Peningkatan penyaluran kredit terjadi di berbagai kelompok perbankan. Bank BUMN mencatat pertumbuhan 14,34 persen, sedangkan bank umum swasta nasional (BUSN) tumbuh 14,07 persen dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar 13,92 persen.
Kredit yang berkaitan dengan program pemerintah tumbuh 20,8 persen, sementara kredit korporasi swasta non-industri keuangan bukan bank (IKNB) meningkat 20,4 persen.
Penyaluran kredit UMKM juga menunjukkan peningkatan, terutama pada segmen mikro dan menengah.
Hingga minggu pertama November 2026, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diterima perbankan mencapai Rp466,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp345,2 triliun dialokasikan melalui KLM financing channel dan Rp121 triliun melalui KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU).
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8 hingga 12 persen.
Untuk memperkuat intermediasi perbankan, BI juga mempersiapkan implementasi KLM financing channel dengan insentif paling tinggi 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), yang mulai berlaku 1 Desember 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha pencipta lapangan kerja dan UMKM.
Ketahanan Perbankan Tetap Terjaga
Stabilitas sistem keuangan nasional juga ditopang kondisi permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat.
Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada September 2026 tercatat sebesar 24,30 persen.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.
Dari sisi likuiditas, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 23,22 persen.
BI akan terus memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global.
Transaksi Digital Tumbuh 31,47 Persen
Sementara itu, transaksi ekonomi dan keuangan digital nasional tetap tumbuh kuat sepanjang Oktober 2026.
Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau meningkat 31,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bahkan tumbuh 70,95 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan jumlah pengguna menjadi 71,91 juta orang dan merchant mencapai 51,31 juta.
BI juga terus memperluas kerja sama pembayaran lintas negara. Salah satunya melalui uji coba QRIS antarnegara untuk koridor Hong Kong yang dijadwalkan pada minggu kedua Desember 2026.
Selain itu, penguatan akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran daring atau online payment, direncanakan mulai Januari 2027.
Dari sisi pengelolaan uang tunai, jumlah Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) pada Oktober 2026 tumbuh 11,48 persen secara tahunan menjadi Rp1.353 triliun.
BI memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah cukup dengan kualitas layak edar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Melalui penguatan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Catatan redaksi: Dalam bahan sumber terdapat ketidakkonsistenan angka pada bagian insentif DNDF Lindung Nilai VASTRA, yakni pengurangan premi disebut dari 40 persen menjadi 45 persen dan dari 45 persen menjadi 50 persen. Angka tersebut sebaiknya dikonfirmasi kembali kepada Bank Indonesia sebelum diterbitkan.








Komentar