BATAM—Di sebuah ruang pertemuan hotel yang dinginnya terukur, kata-kata justru menghangat. Tema yang diangkat tentang sinergitas antara Imigrasi Batam dan media dalam mengawal informasi publik, sejatinya adalah sebuah pengakuan: bahwa di era hari ini, informasi bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan nafas dari pelayanan publik itu sendiri.
Insan pers, yang sejak lama dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi, sejatinya memikul beban yang tak ringan, menyampaikan informasi akurat, mengedukasi publik, menghibur, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun di lapangan, peran itu kerap direduksi menjadi sekadar corong kedua: humas bayangan yang menyuarakan pesan satu arah, steril dari tanya, apalagi kritik.
Di titik inilah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam, M. A. Khafi Anshary, memilih berdiri tegak, meluruskan arah yang mulai melenceng. Dalam forum Media Gathering yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di Hotel Aston Batam, Rabu (6/5/2026), ia membuka diskusi dengan nada yang tak berputar-putar.
“Setiap instansi pelayanan publik seharusnya menjadikan kami mitra kritis, bukan humas kedua yang hanya menyampaikan informasi satu arah. Kami bukan mitra untuk menyenangkan, melainkan untuk meluruskan,” ujarnya, menegaskan posisi yang selama ini kerap kabur.
Tema kegiatan yang diusung, Sinergitas Imigrasi Batam dan Media dalam Mengawal Informasi Publik sebagai Wujud Manajemen Media untuk Peningkatan Pelayanan Publik, seolah menjadi cermin besar: apakah sinergi itu benar-benar hidup, atau sekadar slogan yang dipoles rapi di spanduk acara.
Khafi menekankan, pers bukan sekadar pelengkap seremoni birokrasi. Ia adalah mitra strategis yang berfungsi menjaga keseimbangan: menyampaikan program pembangunan, mengabarkan kebijakan, sekaligus mengawasi agar arah kekuasaan tidak menjauh dari kepentingan publik.
Namun untuk melahirkan informasi yang utuh dan berimbang, jalan yang harus ditempuh tak sesederhana menyalin rilis. Ia membutuhkan konfirmasi, validasi, dan yang paling krusial: keterbukaan.
“Wartawan jangan dijauhi, jangan dihindari. Ketika narasumber terbuka, semua akan harmonis. Dalam kamus wartawan, tidak ada musuh. Yang ada hanya tanggung jawab pada kebenaran,” katanya.
Sayangnya, realitas kerap berbicara lain. Di lapangan, tak sedikit instansi yang masih alergi terhadap pertanyaan. Pintu konfirmasi tertutup rapat, atau setidaknya dibuka dengan jeda yang terlalu panjang, sementara media, terutama yang berbasis daring, berpacu dengan waktu yang nyaris tak kenal jeda.
“Ketika konfirmasi tersendat di meja humas, informasi bisa melebar ke mana-mana. Ini yang perlu menjadi evaluasi bersama,” tambahnya.
Di sisi lain, Khafi juga mengingatkan bahwa pers tak boleh berpuas diri. Profesionalisme harus terus diasah, melalui sertifikasi, pemahaman hukum, serta kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. Sebab di medan yang sama, benturan bisa terjadi dari dua arah: kekuasaan yang tertutup dan wartawan yang lalai.
Apa yang disampaikan Khafi menemukan gaungnya pada pernyataan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan. Dengan nada yang lebih diplomatis namun tetap tegas, ia mengingatkan jajarannya agar tidak memposisikan media sebagai lawan.
“Wartawan bukan musuh, melainkan mitra kerja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Media bisa mengangkat nama institusi, tapi juga bisa menjatuhkan. Di situlah pentingnya kita bermitra untuk meluruskan informasi,” ujarnya.
Baginya, manajemen media bukan sekadar urusan citra, melainkan bagian dari strategi menjaga kepercayaan publik. Terlebih di Batam, di mana wajah Imigrasi bersinggungan langsung dengan pariwisata dan investasi, dua sektor yang sensitif terhadap isu sekecil apa pun.
“Jika ada oknum berulah, dampaknya bukan hanya pada institusi, tapi juga citra negara. Wisatawan bisa enggan datang, investor bisa berpaling,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, yang baru tiga minggu menjabat, mengaku tengah berada di pusaran arus konfirmasi yang deras. Ia menyadari, kecepatan merespons menjadi kunci di era informasi yang bergerak tanpa jeda.
Menurutnya, pembenahan manajemen media di tubuh kehumasan menjadi prioritas, agar setiap data yang keluar tidak hanya cepat, tetapi juga tepat.
“Memang dibutuhkan waktu untuk memastikan data akurat. Kami berharap rekan-rekan media bisa memahami. Namun setiap konfirmasi pasti kami respons, baik langsung maupun melalui humas,” ujarnya.
Di ujung forum, harapan digantungkan setinggi mungkin: agar sinergi bukan lagi sekadar jargon, melainkan praktik yang hidup, di mana pers tidak lagi diposisikan sebagai pengeras suara kekuasaan, melainkan sebagai cermin yang jujur, bahkan ketika pantulannya terasa tidak nyaman.
Sebab, jika informasi ditutup rapat, publik akan mencarinya melalui celah. Dan di celah itulah, seringkali tumbuh kabar yang tak teruji. Maka, mari kita buka pintu, bukan hanya agar terlihat transparan, tetapi agar benar-benar dipercaya.
Komentar