BATAM – Polemik penangkapan seorang wartawan berinisial H oleh Satreskrim Polresta Barelang semakin memanas. Sejumlah wartawan di Kota Batam terus mengawal proses hukum tersebut dan meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, Selasa (17/11/2026).
Sorotan terhadap proses penangkapan tersebut muncul setelah adanya keterangan dari kuasa hukum H yang menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Barelang.
Kuasa hukum H, Jacobus Silaban, SH, menilai penangkapan terhadap kliennya patut dipersoalkan dari sisi hukum. Ia berpendapat bahwa laporan yang menjadi dasar perkara tersebut tidak memiliki konstruksi hukum yang cukup untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Penangkapan ini cacat hukum dan tidak perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Karena si pelapor ini tidak ada hubungan hukum, tidak ada peristiwa hukum dengan terlapor, jadi tidak boleh diterapkan hukum itu.
Ada konstruksi hukumnya karena ini pidana, bukan perdata, ujar Jacobus Silaban saat memberikan keterangan kepada awak media.
Ia juga menegaskan bahwa laporan tersebut menurut pandangannya tidak semestinya dilanjutkan.
“Jadi saya menegaskan laporan ini tidak perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.
Jacobus turut menyoroti penerapan Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana pengancaman.
Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak ditemukan narasi ataupun kalimat dari kliennya yang secara langsung menyampaikan ancaman kepada pelapor.
Di dalam BAP, poin pertama hingga poin terakhir tidak ada narasi atau kalimat dari klien saya yang mengatakan ancaman terhadap pelapor, ungkap Jacobus.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum, surat perintah penangkapan diterbitkan pada Senin, 16 November 2026, sementara H diamankan sekitar pukul 04.00 WIB.
Di sisi lain, Satreskrim Polresta Barelang melalui video yang beredar di masyarakat membenarkan telah mengamankan seorang oknum berinisial H terkait dugaan pemerasan terhadap masyarakat.
Dalam keterangannya, pihak Satreskrim menyampaikan bahwa pengamanan tersebut berawal dari pengaduan masyarakat.
Kita ini bergerak berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Untuk modusnya, inisial H ini menaikkan pemberitaan terhadap usaha masyarakat, namun untuk men-takedown mereka meminta duit dengan jumlah kurang lebih Rp75 juta.
Namun, yang sudah ditransfer ke rekening pribadi H ini sebanyak Rp10 juta, demikian keterangan pihak Satreskrim dalam video yang beredar.
Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa dengan kelengkapan alat bukti, mereka melakukan upaya penjemputan secara paksa di kediaman H.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam video tersebut, setelah uang sebesar Rp10 juta diterima, pemberitaan terhadap usaha masyarakat itu sempat diturunkan atau di-takedown.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam, Haris Dianto, menyoroti adanya perbedaan keterangan antara dasar hukum yang tercantum dalam surat penangkapan dengan penjelasan Satreskrim Polresta Barelang kepada publik.
Menurut Haris, terdapat dua hal yang harus diuji secara objektif dalam proses penegakan hukum tersebut.
Pertama, surat penangkapan menyebutkan dugaan tindak pidana pengancaman berdasarkan Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP.
Sementara itu, keterangan Satreskrim Polresta Barelang dalam video yang beredar justru menjelaskan dugaan pemerasan dengan permintaan uang sebesar kurang lebih Rp75 juta dan penerimaan transfer sebesar Rp10 juta.
Kita melihat ada dua keterangan yang perlu diperjelas. Dalam surat penangkapan disebutkan dugaan pengancaman, sementara dalam penyampaian Satreskrim Polresta Barelang kepada publik disebutkan dugaan pemerasan.
Ini tentu harus diuji berdasarkan konstruksi perkara, unsur tindak pidana, serta alat bukti yang dimiliki penyidik, ujar Haris.
Haris juga menyoroti ketentuan Pasal 483 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian penyidik dalam memastikan siapa pihak yang mengajukan pengaduan, apakah pihak tersebut merupakan korban langsung, serta bagaimana kedudukan pengaduan tersebut dalam proses hukum.
Menurut hemat saya, apabila perkara yang digunakan adalah Pasal 483 KUHP, maka harus diperhatikan ketentuan ayat (2). Pasal tersebut merupakan delik aduan.
“Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban tindak pidana. Ini berbeda dengan laporan informasi masyarakat pada umumnya, tegas Haris.
Ia menambahkan, apabila perkara yang sebenarnya ditangani adalah dugaan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHP, maka unsur-unsur pidananya tentu berbeda dengan pengancaman dalam Pasal 483 KUHP.
Karena itu, penyidik perlu memberikan penjelasan secara terang mengenai pasal yang disangkakan, uraian peristiwa pidana, serta dasar hukum tindakan penangkapan terhadap H.
Haris menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum ataupun membenarkan tindakan yang diduga melanggar hukum apabila nantinya terbukti dilakukan oleh oknum wartawan.
Namun, menurutnya, setiap tindakan penegakan hukum harus tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 6 huruf d UU Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peran pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam UU Pers. Oleh karena itu, kami bersama rekan-rekan sejawat wartawan di Kota Batam akan mengawal proses hukum ini.
Namun, kami juga tidak membenarkan apabila memang ada oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi, jelas Haris.
Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses pengawalan ditemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam proses penangkapan H, pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jika nantinya terbukti memang terdapat kesalahan atau pelanggaran hukum dalam proses penangkapan H, kami bersama rekan-rekan sejawat juga akan menempuh langkah-langkah hukum terhadap proses penangkapan tersebut. Kami ingin memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan terhadap masyarakat, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap aparat penegak hukum,” tutup Haris.













Komentar