BATAM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batam menggelar doa dan renungan bersama dalam rangka memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli (27 Juli 1996–27 Juli 2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor RR, Komplek Perkantoran Graha Kadin, Batam, Minggu (26/7/2026) malam itu dikemas berbeda dengan menghadirkan puluhan pelaku UMKM dan masyarakat yang menikmati sajian angkringan sembari mengikuti refleksi sejarah tersebut.
Peringatan tersebut dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri Prof. Soerya Respationo beserta jajaran pengurus DPD, Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Kepri Irjen Pol (Purn) Darmawan dan Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau Dwi Ajeng Sekar Respaty.
Selain itu hadir juga, Anggota DPRD Provinsi Kepri Fraksi PDI Perjuangan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam Nuryanto bersama jajaran pengurus DPC, anggota DPRD Kota Batam Fraksi PDI Perjuangan, pengurus PAC, ranting, anak ranting, hingga badan dan sayap partai se-Kota Batam.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran film dokumenter mengenai Peristiwa Kudatuli yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan refleksi perjuangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri Prof. Soerya Respationo menegaskan bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 harus menjadi pengingat bagi seluruh kader agar terus menjaga demokrasi dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa.
Menurutnya, pelajaran penting dari peristiwa tersebut adalah bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bukan negara yang dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan.
“Kita petik pelajaran dari film dokumenter yang baru saja kita saksikan. Konstitusi kita dengan tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ujar Soerya.
Ia menilai Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu contoh bagaimana praktik kekuasaan pada masa Orde Baru telah menyimpang dari prinsip demokrasi dan konstitusi. Menurutnya, saat itu pemerintah menjalankan politik divide et impera atau politik pecah belah dengan memecah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) demi mempertahankan kekuasaan.
“Politik divide et impera adalah politik memecah belah untuk kemudian menguasai. Saat itu PDI dipecah agar lebih mudah dikuasai. Namun seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan rakyat bersatu melawannya,” katanya.
Soerya menyebut perlawanan terhadap penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu embrio lahirnya gerakan Reformasi yang kemudian mengakhiri pemerintahan Orde Baru.
Ia juga menilai penyelenggaraan negara saat itu tidak mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
“Pemerintah saat itu sangat dominan dan otoriter. Bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga membunuh demokrasi,” tegasnya.
Meski demikian, Soerya menegaskan bahwa peringatan Kudatuli bukan dimaksudkan untuk memelihara dendam, melainkan sebagai upaya menjaga ingatan sejarah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
“Kita memperingati Kudatuli bukan untuk dendam, tetapi untuk melawan lupa. Jangan sampai kader PDI Perjuangan melupakan sejarah ketika demokrasi dibungkam dan alat negara tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk tetap berada di garda terdepan dalam menjaga demokrasi karena demokrasi merupakan instrumen utama untuk mewujudkan cita-cita bernegara.
“Kalau demokrasi dirusak, berarti tujuan bernegara juga dirusak. Kalau konstitusi diinjak-injak, maka tidak ada pilihan lain selain melawan ketidakadilan,” katanya yang disambut pekikan “Lawan!” dari para peserta.
Selain menjaga semangat perjuangan, Soerya juga mendorong kader memperkuat kapasitas intelektual dengan mempelajari demokrasi, Marhaenisme, Pancasila, serta pemikiran Bung Karno.
Ia mengingatkan filosofi partai, Satyam Eva Jayate yang berarti “pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang”, agar tidak sekadar menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam Nuryanto mengajak seluruh kader menjadikan Peristiwa Kudatuli sebagai pelajaran sejarah sekaligus sumber semangat perjuangan dalam membela kepentingan rakyat kecil.
Menurutnya, pemutaran film dokumenter bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan membangkitkan kembali semangat perjuangan yang diwariskan para pendahulu partai.
“Kita saksikan dari film dokumenter yang baru saja kita lihat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua sekaligus membangkitkan kembali spirit perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu,” kata Nuryanto.
Ia mengajak seluruh kader merenungkan makna perjuangan para kader yang mempertahankan Kantor DPP PDI pada Peristiwa Kudatuli.
“Setelah menyaksikan film ini, apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita rasakan? Apakah cukup hanya menjadi penonton? Tentu tidak,” ujarnya.
Nuryanto menjelaskan bahwa Peristiwa Kudatuli berawal dari dinamika politik nasional setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada Kongres Surabaya 1993.
Menurutnya, kepemimpinan Megawati tidak mendapat dukungan rezim yang berkuasa sehingga memunculkan konflik internal yang berujung pada penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
“Yang terjadi saat itu bukan kerusuhan, tetapi penyerangan, perampasan, dan penguasaan Kantor DPP PDI yang dipimpin Ibu Megawati,” tegasnya.
Nuryanto juga mengenang perjuangan para kader yang mempertahankan kantor partai, di mana banyak di antaranya mengalami luka-luka, meninggal dunia, hingga hilang.
Ia menyebut Batam juga memiliki kader yang menjadi saksi langsung dalam Peristiwa Kudatuli sehingga sejarah tersebut memiliki ikatan emosional bagi kader PDI Perjuangan di daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh kader meneladani semangat para pendahulu dengan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Kita harus berani meneladani perjuangan para pendahulu. Sebagai kader PDI Perjuangan, kita harus selalu siap berada di garis depan memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, khususnya di Kota Batam,” ujarnya.
Menurut Nuryanto, peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi momentum memperkuat soliditas, militansi, dan komitmen kader PDI Perjuangan untuk terus berpihak kepada rakyat serta menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Komentar