Asiapelago.com | Batam — Di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks menjelang tahun 2026, DPRD Kota Batam dan DPRD Kabupaten Boyolali memilih jalur kolaborasi dan diskusi lintas daerah sebagai strategi memperkuat fondasi pembangunan. Rabu, 12 November 2025, menjadi momentum penting ketika Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM, bersama anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Biyanto, SH, menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, mengusung tema strategis: “Pengawasan Ketertiban Umum dan Peran Komisi I dan III DPRD dalam Pembangunan Berbasis Investasi (Generating PAD) dalam rangka Adaptasi UU HKPD dan Optimalisasi Fiskal Daerah 2026 (Menghadapi Penurunan TKD 2026)”. Tema ini mencerminkan kegelisahan banyak daerah menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan tuntutan adaptasi terhadap Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Dalam sambutannya, Budi Mardiyanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batam sebagai lokasi studi dan diskusi. Ia menekankan pentingnya forum semacam ini sebagai ruang bertukar gagasan dan pengalaman antarlegislatif daerah. “Kami menyambut baik kunjungan rekan-rekan dari Boyolali. Semoga selama berada di Batam dapat memperoleh banyak manfaat dan menikmati suasana kota ini, termasuk kelezatan kulinernya yang menjadi daya tarik tersendiri,” ujar Budi.
Diskusi berlangsung hangat dan terbuka. Biyanto, SH, memaparkan dinamika pembangunan di Kota Batam yang ditopang oleh sinergi antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia menekankan bahwa keberhasilan Batam dalam menjaga ketertiban umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kolaborasi lintas lembaga, termasuk Forkopimda, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial kemasyarakatan. “Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah,” jelasnya.
Isu fiskal menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Menanggapi kekhawatiran akan penurunan TKD tahun 2026, Budi Mardiyanto menegaskan bahwa daerah harus mampu berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa kebijakan fiskal yang baru menuntut daerah untuk lebih adaptif dan kreatif dalam menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. “Daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Kita harus mampu menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan produktif,” tegasnya.
Pertemuan ditutup dengan suasana penuh keakraban, ditandai dengan pertukaran cendera mata dan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan antara dua lembaga legislatif dari dua provinsi berbeda. Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi menjadi wujud nyata komitmen DPRD dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas wawasan lintas daerah.
Komentar