BATAM – Kritik terhadap tata kelola pemerintahan mengemuka dalam rangkaian kegiatan sosial DPC PDI Perjuangan Kota Batam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Pemerintah diingatkan agar tetap berpegang teguh pada konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Nuryanto S.H., M.H berpandangan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara negara dan pemerintah yang berkuasa saat ini.
Menurutnya, Negara merupakan milik seluruh rakyat, sedangkan pemerintah, khususnya eksekutif, bertugas menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pemerintah seharusnya menjadi pelaksana amanat negara, bukan justru bertindak bertentangan dengan kepentingan rakyat.
“Kalau bicara negara, kita semua ikut karena kita bagian dari negara. Tetapi kalau bicara pemerintah, pemerintah itu eksekutif, pelaksana yang mengelola tata pemerintahan. Negara punya konstitusi, punya peraturan perundang-undangan. Kalau pemerintah benar dan konsisten, seharusnya melaksanakan semuanya secara tegak lurus sesuai konstitusi,” ujar Nuryanto, Jum’at (30/10/2026).
Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang terbuka, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan tersebut harus berorientasi pada kesejahteraan yang berkeadilan, bukan memberikan keuntungan bagi segelintir orang atau kelompok.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan ketika pejabat lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan publik.
“Indonesia ini kaya raya sumber daya alamnya. Pertanyaannya, kekayaan itu dikelola untuk siapa? Seharusnya untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ego, kepentingan pribadi, dan golongan pejabat justru membuat kepentingan publik terabaikan,” tegasnya.
Pemerintah Melawan Negara
Dalam pernyataannya, ia menggunakan istilah pemerintah melawan negara untuk menggambarkan kondisi ketika penyelenggara pemerintahan dinilai tidak menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan, penyelewengan, dan pelanggaran terhadap aturan menjadi persoalan serius karena dapat menjauhkan pemerintah dari tujuan bernegara.
“Pemerintah melawan negara itu ketika pemerintah tidak menjalankan konstitusi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi pelanggaran, penyalahgunaan, dan penyelewengan, di situlah persoalannya. Pemerintah seharusnya taat dan patuh kepada konstitusi,” katanya.
Ia menilai, penyelenggara pemerintahan harus menyadari bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun memperkuat kelompok tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa pengabaian terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian bersama.
Perlu Pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintahan
Untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap para pelaksana pemerintahan.
Pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan mengelola pemerintahan, tetapi juga mempunyai jiwa kenegarawanan.
Karakter tersebut tercermin dari kesediaan menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan individu, golongan, maupun kelompok.
“Harus ada kontrol dan pengawasan agar para pelaksana pemerintahan memiliki komitmen serta jiwa kenegarawanan. Kepentingan negara dan rakyat harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu, golongan, atau kelompok,” ujarnya.
Ia berharap semangat nasionalisme yang diwariskan para pendiri bangsa tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan dan mengelola negara.
Menurutnya, perjuangan menjaga Indonesia pada masa sekarang tidak lagi semata-mata dilakukan melalui perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga melalui upaya memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi, hukum, dan cita-cita kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut sejalan dengan semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda, yakni memperkuat persatuan dan menumbuhkan kesadaran bahwa membangun Indonesia merupakan tanggung jawab bersama.
Melalui kegiatan sosial, seperti donor darah dan gotong royong membersihkan lingkungan, PDI Perjuangan Kota Batam juga berupaya menerjemahkan semangat persatuan tersebut ke dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Komentar